APBN 2010
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 144,4 triliun untuk tahun 2010. Angka ini berarti 14,3 % dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. “Dibanding subsidi tahun sebelumnya, alokasi subsidi pada anggaran tahun 2010 ini lebih rendah seiring dengan menurunnya harga minyak dunia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Pajak.
Selain Menkeu, hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H Paskah Suzetta, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasition, dalam jumpa pers untuk memperjelas pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Rapat Paripurna DPR.
Lebih jauh, Menkeu yang juga PLT Menko Perekonomian memaparkan latar belakang penyusunan RAPBN 2010 yang dinilai sangat unik. Berdasarkan UU No.17/2008, RAPBN 2010 di susun oleh pemerintah yang akan segera berakhir masa jabatannya. Setelah mendapat persetujuan DPR, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2009.
“Ini adalah siklus kedua karena sebelumnya tahun 2004-2005, hal yang sama juga dilakukan pemerintahan Ibu Megawati ke pemerintahan hasil pemilu 2004 Pak SBY. Jadi ini tradisi mengulang kedua, namun landasan hukumnya semakin diperkuat dengan disahkannya UU 17/2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata Ibu Sri Mulyani.
Kata Ibu Sri Mulyani, landasan yang dijadikan referensi untuk penyusunan APBN 2010 didasarkan pada situasi ekonomi makro dan proyeksi 2010 baik dari sisi perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia. “Seperti dikatakan Bapak Presiden, mulai 2010, akan dilaksanakan anggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Ini yang akan menjadi road map atau peta jalan yang akan menuntun pemerintahan 2009-2014 dalam menyusun APBN yang akan datang,” tambah Bu Sri Mulyani.
Akibat krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara negatif. Kontraksi awal mulai terlihat di akhir 2008, ditandai dengan kepanikan akibat kebangkrutan lembaga ekonomi dan keuangan skala dunia. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia yang di awal krisis melonjak sangat tinggi di luar prediksi.
Namun demikian, di tengah kondisi krisis global, pemerintah tetap berupaya untuk menggerakkan sektor riil yang menggairahkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 % dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %.
Dalam kesempatan tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta juga menjelaskan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, potensi pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga 8% dengan jumlah sebanyak 9,29 juta orang.
“Pertumbuhan 5% di tahun 2010 akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 %. Jumlah penganggur diperkirakan 9,29 juta orang. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja diperkirakan sebesar 1,7 juta orang, sedang kesempatan kerja mencapai angka 1,87 juta,” tutur Pak Paskah Suzetta.
Selain Menkeu, hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H Paskah Suzetta, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasition, dalam jumpa pers untuk memperjelas pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Rapat Paripurna DPR.
Lebih jauh, Menkeu yang juga PLT Menko Perekonomian memaparkan latar belakang penyusunan RAPBN 2010 yang dinilai sangat unik. Berdasarkan UU No.17/2008, RAPBN 2010 di susun oleh pemerintah yang akan segera berakhir masa jabatannya. Setelah mendapat persetujuan DPR, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2009.
“Ini adalah siklus kedua karena sebelumnya tahun 2004-2005, hal yang sama juga dilakukan pemerintahan Ibu Megawati ke pemerintahan hasil pemilu 2004 Pak SBY. Jadi ini tradisi mengulang kedua, namun landasan hukumnya semakin diperkuat dengan disahkannya UU 17/2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata Ibu Sri Mulyani.
Kata Ibu Sri Mulyani, landasan yang dijadikan referensi untuk penyusunan APBN 2010 didasarkan pada situasi ekonomi makro dan proyeksi 2010 baik dari sisi perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia. “Seperti dikatakan Bapak Presiden, mulai 2010, akan dilaksanakan anggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Ini yang akan menjadi road map atau peta jalan yang akan menuntun pemerintahan 2009-2014 dalam menyusun APBN yang akan datang,” tambah Bu Sri Mulyani.
Akibat krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara negatif. Kontraksi awal mulai terlihat di akhir 2008, ditandai dengan kepanikan akibat kebangkrutan lembaga ekonomi dan keuangan skala dunia. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia yang di awal krisis melonjak sangat tinggi di luar prediksi.
Namun demikian, di tengah kondisi krisis global, pemerintah tetap berupaya untuk menggerakkan sektor riil yang menggairahkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 % dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %.
Dalam kesempatan tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta juga menjelaskan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, potensi pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga 8% dengan jumlah sebanyak 9,29 juta orang.
“Pertumbuhan 5% di tahun 2010 akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 %. Jumlah penganggur diperkirakan 9,29 juta orang. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja diperkirakan sebesar 1,7 juta orang, sedang kesempatan kerja mencapai angka 1,87 juta,” tutur Pak Paskah Suzetta.
defisit APBN tahun 2010.
“Pemerintah akan menyiasati defisit APBN 2010 dengan menjaga alokasi dan besaran belanja dalam APBN tahun ini,” kata Paskah usai rapat koordinasi di gedung Depkeu Jakarta.
Menurutnya, pemerintah akan meng-exercise di sisi penerimaan, karena adanya penerimaan pajak turun. “Namun, pemerintah optimistis pembiayaan defisit APBN 2010 yang diperkirakan sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) masih aman,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Bappenas, Lukita Dinarsyah, mengatakan, pembiayaan defisit APBN tahun depan masih aman karena masih ada pinjaman siaga (standby loan) sebesar 5,5 miliar dolar AS.
Pinjaman siaga itu akan dipakai untuk dua tahun [2009 dan 2010]. Jadi kalau tidak dipakai tahun ini, bisa dipakai untuk tahun depan. Belum lagi, pinjaman program dari lembaga multilateral dan bilateral seperti biasa, kata Lukita.
Menurutnya, defisit APBN 2010 yang lebih kecil, yaitu 1,3 persen dikarenakan adanya asumsi pemerintah bahwa perekonomian dunia akan memasuki masa pemulihan pada tahun depan.
Sehingga kondisi tersebut jelas akan berbeda dengan tahun ini yang membutuhkan pengalokasian anggaran yang besar, terutama untuk stimulus fiskal guna menjaga perekonomian domestik terhindar dari imbas negatif krisis ekonomi dunia.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, defisit sebesar 1,3 persen untuk tahun depan belum menjadi keputusan akhir pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan terus memonitor perkembangan pembiayaan dan kondisi mutakhir ekonomi hingga Agustus mendatang. Kami masih akan melihat sampai Agustus 2009, terutama untuk pembiayaan. Kalau masih ada ruang untuk kenaikan defisit, pasti akan kami angkat.
Selain itu, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta memperkirakan, upaya mengatasi kemungkinan terjadinya el nino pada 2010 akan menaikkan defisit anggaran 2010 menjadi sekitar 1,7 persen.
"Berbagai upaya mengantisipasi kemungkinan el nino 2010 akan mendorong defisit dari yang telah ditetapkan (sekitar 1,5 persen), mungkin jadi 1,7 persen dari PDB," kata Paskah seusai rapat koordinasi sumber daya air di Kantor Menko Perekonomian Jakarta.
Ia menyebutkan adanya perkiraan el nino pada 2010 yang diwarnai dengan musim kering yang berkepanjangan yang akan melanda wilayah Asia dan Australia. "Kalau kita mengacu ke pengalaman tahun 1997, saat itu kita harus mengimpor beras sampai 5 juta ton," katanya.
Ia menyebutkan, sejak Maret 2009 lalu Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai sumber daya air termasuk kaitannya dengan perkiraan terjadinya el nino 2010.
Dikatakannya, rapat kali ini merupakan rapat pertama membahas masalah itu dan akan dilanjutkan pada September 2009 nanti. "Sudah dibentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas berbagai hal yaitu kebijakan sumber daya air itu sendiri, kebijakan soal wilayah sungai, dan kebijakan soal daerah aliran sungai," jelasnya.
Melalui Perpres itu, Presiden juga memerintahkan kepada sejumlah pihak untuk membuat infrastruktur untuk kepentingan sektor pertanian. Itulah yang antara lain akan mendorong defisit meningkat.
Menurut dia, dampak el nino tidak hanya menyangkut masalah pangan (beras) saja karena berbagai kemungkinan juga bisa terjadi karena musim kering yang berkepanjangan itu, termasuk masalah kesehatan.
Ia mengharapkan, el nino tidak menghambat upaya memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada 2010. "Upaya itu tetap dilakukan, daya beli harus tetap dipertahankan, inflasi harus dikendalikan sehingga kemungkinan berbagai program untuk memperkuat daya beli masyarakat yang sifatnya ad hoc juga akan kita siapkan," katanya.
Selain itu, Anggaran belanja modal dalam APBN-P 2010, menurut dia dalam risetnya, hanya mencapai tujuh persen dari total belanja pemerintah atau sekitar 1,2 – 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Ini sangat kurang di tengah ambisi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.”
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 yang akan diajukan pemerintah ke parlemen belanja modal pemerintah pusat diperkirakan sebesar 88,1 triliun rupiah, dari total belanja yang mencapai 1.104,64 triliun rupiah.
Jumlah itu naik dari 82,18 triliun rupiah dalam APBN 2010, namun rasionya terhadap PDB tetap 1,4 persen.
Sementara itu, dalam RAPBN-P 2010, belanja barang dianggarkan 110,66 triliun rupiah atau mencapai 1,8 persen dari PDB.
Sementara total subsidi sebesar 199,34 triliun rupiah atau mencapai 3,2 persen. Menurut Johanna, pemerintah harus meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) karena saat ini besarannya merupakan yang terendah di wilayah Asia Pasifik.
Anggaran penerimaan pajak tahun ini sebesar 742 triliun rupiah dalam APBN 2010 sebesar 11,8 persen dari PDB.
Pada RAPBN-P 2010 pemerintah merevisi target penerimaan pajaknya menjadi 973,2 triliun rupiah, dari sebelumnya 742,7 triliun rupiah.
Andalkan Swasta Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Indonesia masih kondusif sebagai tempat investasi.
“Investor asing melihat Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk investasi portofolio, sektor riil, apalagi sektor manufaktur kita ekspornya juga meningkat,” kata dia.
Hatta menambahkan pemerintah tetap optimistis investasi dapat meningkat dan ditargetkan naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun lalu.
“Investasi kita meningkat, minat asing juga. Kepala BKPM melihat adanya optimisme investasi kita meningkat, dari waktu itu harus dikejar lebih 10 persen peningkatannya,” kata Hatta.
Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa masih ada realisasi investasi yang belum masuk dan Indonesia masih terbuka bagi investor untuk menanamkan modalnya.
“Berdasarkan realisasi yang ada di BKPM itu belum mencerminkan seluruh investasi, misal untuk sektor migas belum masuk situ,” kata Hatta.
Kepala BKPM Gita Wirjawan menargetkan pertumbuhan investasi pada 2010 bisa mencapai 15 persen atau menjadi sekitar 160 triliun rupiah dibanding realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 135 triliun rupiah.
“Kami bisa sampaikan bahwa pada tahun 2010 akan tumbuh 10-15 persen dari realisasi 2009 yang sebesar 135 triliun rupiah,” kata dia.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 yang akan diajukan pemerintah ke parlemen belanja modal pemerintah pusat diperkirakan sebesar 88,1 triliun rupiah, dari total belanja yang mencapai 1.104,64 triliun rupiah.
Jumlah itu naik dari 82,18 triliun rupiah dalam APBN 2010, namun rasionya terhadap PDB tetap 1,4 persen.
Sementara itu, dalam RAPBN-P 2010, belanja barang dianggarkan 110,66 triliun rupiah atau mencapai 1,8 persen dari PDB.
Sementara total subsidi sebesar 199,34 triliun rupiah atau mencapai 3,2 persen. Menurut Johanna, pemerintah harus meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) karena saat ini besarannya merupakan yang terendah di wilayah Asia Pasifik.
Anggaran penerimaan pajak tahun ini sebesar 742 triliun rupiah dalam APBN 2010 sebesar 11,8 persen dari PDB.
Pada RAPBN-P 2010 pemerintah merevisi target penerimaan pajaknya menjadi 973,2 triliun rupiah, dari sebelumnya 742,7 triliun rupiah.
Andalkan Swasta Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Indonesia masih kondusif sebagai tempat investasi.
“Investor asing melihat Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk investasi portofolio, sektor riil, apalagi sektor manufaktur kita ekspornya juga meningkat,” kata dia.
Hatta menambahkan pemerintah tetap optimistis investasi dapat meningkat dan ditargetkan naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun lalu.
“Investasi kita meningkat, minat asing juga. Kepala BKPM melihat adanya optimisme investasi kita meningkat, dari waktu itu harus dikejar lebih 10 persen peningkatannya,” kata Hatta.
Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa masih ada realisasi investasi yang belum masuk dan Indonesia masih terbuka bagi investor untuk menanamkan modalnya.
“Berdasarkan realisasi yang ada di BKPM itu belum mencerminkan seluruh investasi, misal untuk sektor migas belum masuk situ,” kata Hatta.
Kepala BKPM Gita Wirjawan menargetkan pertumbuhan investasi pada 2010 bisa mencapai 15 persen atau menjadi sekitar 160 triliun rupiah dibanding realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 135 triliun rupiah.
“Kami bisa sampaikan bahwa pada tahun 2010 akan tumbuh 10-15 persen dari realisasi 2009 yang sebesar 135 triliun rupiah,” kata dia.
Sumber : google
